Peran Strategis BPK dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Republik Indonesia berupaya keras melakukan pembangunan disegala bidang demi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri seluruh aktivitas pembangunan bidang apapun yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari penggunaan uang negara. Baik pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun yang lainnya, semuanya membutuhkan uang negara sebagai penyokongnya.

Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara, diperlukan suatu badan yang independent, mandiri dan sah dimata hukum untuk mengawasinya. Didalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 Ayat (5) telah disebutkan bahwasanya dalam rangka pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan Keuangan Negara, ditetapkan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan lebih lanjut dengan undang-undang.

papan nama BPK
Papan nama Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan wewenangnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tujuan negara yang salah satunya adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak hanya mencakup pemeriksaan keuangan saja, namun juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Selain itu, BPK juga memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang kegiatan yang rawan terjadi korupsi dan menjadi proiritas pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan, penaggulangan kemiskinan dan lain sebagainya. Bidang-bidang tersebut bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Baca pula : Upaya Menghidupkan Desa Dengan Dana Desa

Berdasarkan fungsi dan tugasnya, BPK bukan hanya sekedar menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Negara, namun BPK juga dapat menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara supaya dapat dipergunakan dengan semestinya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain BPK punya peranan strategis dalam kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat
Tanah Indonesia yang subur perlu dijaga (sumber gambar : pixabay.com)

Seperti yang diketahui bersama, penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan aturan akan mengakibatkan ketimpangan anggaran. Hal itu akan membuat kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan tidak tercapai. Disinilah peran BPK diperlukan. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK dapat mendorong penggunaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, tidak cukup dengan pemeriksaan keuangan saja, namun perlu pengawasan keuangan dan juga pengawasan kinerja aparaturnya. Jadi, selain memberikan penilaian atas laporan keuangan, BPK juga memberikan penilaian terhadap kinerja aparat birokrasinya.

Baca : Teori Kekuasaan dan Politik

Dengan hadirnya BPK yang memeriksa, mengawasi dan mengawal harta negara, para aparatur pengelola keuangan negara merasa selalu diawasi geraknya. Hal tersebut membuat mereka akan lebih bertanggungjawab menjaga keuangan, harta dan aset negara. Penyelewengan harta negara juga dapat ditekan bahkan dihilangkan sama sekali. Pemerintah setiap saat juga dapat mengetahui kondisi keuangan tiap instansi, lembaga pemerintah dan BUMN berkat pemeriksaan dari BPK. Indikator kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional juga dapat dilihat berkat pemeriksaan berkala BPK.

Gedung BPK
Gedung BPK

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya BPK dalam mengawasi keuangan negara sekaligus menjamin pengawalan harta negara masih diragukan oleh sebagian besar masyarakat. Kinerjanya dianggap tumpul dan kurang greget, hanya sebatas simbolis belaka. Padahal pada semester I tahun 2017 ini, BPK telah menunjukkan taringnya dengan menyelamatkan keuangan negara senilai Rp. 25,14 triliun. Itu baru di semester pertama tahun 2017 saja, belum termasuk laporan di tahun-tahun sebelumnya dan juga laporan semester II.

Seperti yang dilansir oleh web resmi BPK m, pada tanggal 10 oktober 2017 yang lalu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017, BPK menemukan 14.997 permasalahan keuangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 25, 14 triliun. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery dari IHPS I Tahun 2017.

Atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan 463.715 rekomendasi yang membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan Badan Lainnya dapat bekerja lebih tertib, hemat, efisien, serta efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 320.136 rekomendasi (69%) telah ditindaklanjuti sehingga memberikan dampak peningkatan kinerja aparatur Negara. Pada akhirnya hal itu tentu saja menguntungkan rakyat Indonesia yang dapat menikmati hasil dan pelayanannya.

Ketua BPK
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam sebuah acara (sumber : Twitter @bpkri)

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan Presiden, BPK memiliki dedikasi yang tinggi dalam melindungi serta menjaga stabilitas keuangan negara. Semenjak orde reformasi digaungkan, BPK semakin gencar menunjukkan hasil auditnya ke mata publik secara transparan dan terbuka. Hasil auditnya dilaporkan kepada publik dan bisa dilihat secara online lewat website resmi BPK yakni www.bpk.go.id. Dengan cara demikian, BPK bukan hanya sekedar memeriksa keuangan saja, namun juga mempertegas manfaat dari hasil pemeriksaan tersebut agar dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

BPK yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara, terus mengupayakan kinerja yang optimal dan sistematis untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK berlahan namun pasti mengungkapkan berbagai skandal korupsi di negeri ini. Hal ini tentu saja dapat memutuskan rantai korupsi dan menghambat serta menghancurkan bibit bibit korupsi baru. Diantara kasus korupsi yang pernah diungkap oleh BPK adalah kasus century dan kasus hambalang.

Dalam menjalani tugasnya, BPK selalu berupaya agar setiap program yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar dijalankan secara efektif, efisien dan memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan berbagai pihak untuk melaksanakannya.

BPK mengharapkan warga masyarakat untuk turut berperan aktif mengawal harta negara. Caranya adalah dengan melaporkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Laporan ditujukan kepada BPK dengan disertai bukti-bukti yang akurat dan jelas. Sebagai contoh, apabila kita melihat atau mendapati adanya penyelewangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah, maka kita bisa melaporkannya dengan bukti yang jelas. Bisa berupa surat edaran, foto, rekaman suara, video dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPK bukan hanya sekedar Badan Pemeriksa Keuangan saja, namun secara tidak langsung BPK juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demi terwujudnya cita-cita dan tujuan negara kita, Ayo bersinergi dan bantu BPK Kawal Harta Negara.

(Visited 267 times, 1 visits today)
65 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!