Upah Minimum Regional (UMR), yang mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), menjadi tolok ukur penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dua provinsi besar di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar) menunjukkan dinamika yang berbeda dalam penetapan upah minimum untuk tahun 2025 dan 2026. Artikel Coretan Dari Desa kali ini akan memaparkan perbandingan komprehensif antara kedua wilayah, mulai dari UMP, UMK, tren kenaikan, hingga implikasi bagi pekerja dan pengusaha.
1. Pengertian UMP dan UMK
Sebelum masuk pada data perbandingan upah di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, penting memahami istilah dasar tentang hal keuangan tersebut :
UMP (Upah Minimum Provinsi): ditetapkan oleh gubernur sebagai standar minimum bagi seluruh pekerja di provinsi tersebut.
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi lokal oleh pemerintah daerah, dan besarnya biasanya di atas UMP.
Keduanya dijadikan batas minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menggaji pekerja formal.
2. UMP Jawa Timur dan Jawa Barat
UMP Jawa Timur 2025
Pemprov Jatim menetapkan UMP tahun 2025 sebesar Rp2.305.985 per bulan, meningkat sekitar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi upaya untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha.
UMP Jawa Barat 202
Sementara itu, UMP di Jawa Barat untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.191.238 per bulan, juga naik sekitar 6,5% dari angka sebelumnya. Perbedaan nominal UMP antara Jatim dan Jabar ini menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi masing-masing provinsi.
Walaupun kedua provinsi menerapkan persentase kenaikan yang sama, UMP Jatim sedikit lebih tinggi secara nominal daripada UMP Jabar tahun 2025.
3. UMK Jawa Timur 2025
Wilayah Jawa Timur memiliki distribusi UMK yang cukup beragam berdasarkan karakter ekonomi daerah masing-masing. Data resmi menunjukkan besaran UMK di 38 kabupaten/kota di Jatim:
UMK Tertinggi di Jatim 2025
- Kota Surabaya: Rp4.961.753
- Kabupaten Gresik: Rp4.874.133
- Kabupaten Sidoarjo: Rp4.870.511
- Kabupaten Pasuruan: Rp4.866.890
- Kabupaten Mojokerto: Rp4.856.026
UMK Terendah di Jatim 2025
- Kabupaten Situbondo: Rp2.335.209
- Kabupaten Sampang: Rp2.335.661
- Kabupaten Bondowoso: Rp2.347.359
Beberapa daerah industri seperti Surabaya dan sekitarnya memiliki UMK yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain yang lebih rural atau berorientasi pertanian dan jasa ringan.
4. UMK Jawa Barat 2025 dan Perkembangan 2026
Jawa Barat memiliki struktur UMK yang menunjukkan perbedaan signifikan antar daerah, terutama antara kawasan metropolitan dan daerah pinggiran. Berikut gambaran datanya:
UMK Tertinggi di Jabar 2025
- Kota Bekasi: Rp5.690.752
- Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
- Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
- Kota Depok: Rp5.195.721
- Kota Bogor: Rp5.126.897
UMK Terendah di Jabar 2025
- Kota Banjar: Rp2.204.754
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.221.724
- Kabupaten Ciamis: Rp2.225.279
UMK di Jabar menunjukkan kelompok metropolitan seperti Bekasi, Bogor, dan Depok memiliki UMK yang jauh lebih tinggi daripada daerah lain seperti Banjar atau Pangandaran. Perubahan pada 2026 pun menunjukkan tren kenaikan yang moderat di banyak daerah, seperti di Bekasi yang meningkat dari Rp5,69 juta menjadi sekitar Rp5,99 juta, atau di Depok yang naik mencapai Rp5,52 juta.
Sebagai informasi tambahan bagi pembaca, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang profil wilayah yang termasuk dalam struktur UMK di Jawa Barat bagian selatan, Anda dapat melihat informasi lengkapnya di sini: https://dlhkabpangandaran.org/profile/tentang/.
5. Analiss Perbandingan UMK Jatim dan Jabar
Perbandingan UMK di kedua provinsi menunjukkan pola jelas:
- Jawa Barat, terutama kawasan metropolitan seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor, memiliki UMK yang secara absolut lebih tinggi daripada UMK tertinggi di Jawa Timur.
- Jawa Timur memiliki UMK tertinggi di Surabaya yang mendekati angka Rp5 juta, namun masih di bawah angka tertinggi UMK di Jawa Barat.
Perbedaan ini erat kaitannya dengan konsentrasi industri, biaya hidup, dan produktivitas ekonomi di masing-masing daerah.
Dampak bagi Pekerja
Bagi pekerja, terutama di sektor formal, kenaikan UMP dan UMK berarti peningkatan daya beli dan perlindungan terhadap inflasi. Namun demikian, masih terdapat disparitas antar daerah, di mana pekerja di kawasan UMK tinggi memiliki penghasilan minimum lebih baik dibanding daerah yang UMK-nya rendah.
Dampak bagi Pengusaha
Bagi pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor padat karya, UMK tinggi meningkatkan biaya operasional. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan inovasi produktivitas atau strategi kompensasi lainnya agar tetap kompetitif.
Perbandingan UMR antara Jawa Timur dan Jawa Barat mencerminkan kompleksitas ekonomi regional di Indonesia. Meski keduanya menerapkan kenaikan UMP dengan persentase sama pada 2025, level absolut UMK di Jawa Barat secara umum lebih tinggi terutama di kawasan metropolitan, sementara Jawa Timur menunjukkan variasi UMK yang lebih seimbang tetapi dengan level puncak yang lebih rendah.
—
Referensi data upah minimum: Kompas, Detik, dan berbagai publikasi resmi mengenai UMP dan UMK di Jawa Timur dan Jawa Barat.
